Sejarah NII Milik Kartosuwiryo

Melihat media masa atau media cetak sekarang ini tentu sudah tidak aneh lagi bagi mata dan telinga kita tentang berita yang ditayangkan, yaitu tidak lain mengenai masalah NII. Dan saya tertarik untuk mengetahui apa itu NII siapa pemilik atau pendiri NII itu sendiri.
Kembali Melihat Sejarah NII Milik Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo Dari Berbagai Sudut
Sekilas Tentang SM Kartosuwiryo
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo atau yang biasa disebut SM Kartosuwiryo mungkin bukanlah orang yang asing bagi kita, terutama para sejarawan pasti sangat mengenal beliau. Karena itu, di sini saya tidak akan membahas SM Kartosuwiryo terlalu panjang, melainkan hanya menyentuh pada bagian-bagian yang mungkin mempunyai pengaruh dalam karir politiknya di NII atau DI/TII.
Kartosuwiryo Memulai karirnya di Serikat Dagang Islam (SDI), lalu melanjutkannya di Serikat Islam (SI), dan setelah itu beliau mengikuti Partai Islam Indonesia (PII), Masyumi, baru akhirnya membentuk DI/TII.
jadi, sebenarnya perjalanan Kartosuwiryo untuk membentuk DI/TII itu bukanlah sesuatu yang instan dan terjadi begitu saja. Beliau bukannya bangun dari tidurnya disuatu pagi dan langsung berpikir, ”Aku akan membentuk negara Islam!”, melainkan hasil dari pemikiran dan pertimbangan beliau yang menyatukan antara otak cerdasnya dan pemahaman agamanya yang memang dalam. Dan itu adalah cita-cita yang sudah ada sejak lama dari dalam dirinya.
Kartosuwiryo juga terkenal tidak pernah akur –kalau tidak mau dibilang benci- dengan Soekarno. Salah satu kata-katanya yang terkenal dan paling pas untuk menggambarkan kebenciannya adalah pada saat beliau sudah tertangkap dan dipenjara, lalu dijatuhi hukuman mati, lalu Mahkamah Agung (Mahadper) menawarkan untuk mengajukan permohonan grasi (pengampunan) kepada presiden Soekarno, supaya hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya dibatalkan, namun dengan sikap ksatria ia menjawab,” Saya tidak akan pernah meminta ampun kepada manusia yang bernama Soekarno”.
Dan menurut saya, hanya itu saja pengenalan terhadap Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, karena jika kita terus membahasnya maka tidak akan ada habisnya cerita tentang SM Kartosuwiryo.

NII
Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI)yang artinya Rumah Islam adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (12 Sjawal 1368) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di di desa Cisampah, kecamatan Ciawiligar, kawedanan Cisayong Tasikmalaya, Jawa Barat.
Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduk undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan “hukum kafir”, sesuai dalam Qur’aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 145.
Gerakan ini juga bahkan mempunyai proklamasi sendiri, yang tidak terlalu jauh berbeda dengan proklamasi RI pada tanggal 17 Agustus 1945, isinya adalah,
PROKLAMASI
Berdirinja NEGARA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim Asjhadoe anla ilaha illallah wa asjhadoe anna Moehammadar Rasoeloellah
Kami, Oemmat Islam Bangsa Indonesia MENJATAKAN:
Berdirinja ,,NEGARA ISLAM INDONESIA”
Maka hoekoem jang berlakoe atas Negara Islam Indonesia itoe, ialah: HOEKOEM ISLAM
Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar!

Atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia
Imam NEGARA ISLAM INDONESIA
Ttd
(S M KARTOSOEWIRJO)
MADINAH-INDONESIA, 12 Sjawal 1368 / 7 Agoestoes 1949
• Kisah NII dari Berbagai Sumber, Mana Yang Benar?
Setelah kita membahas latar belakang dari NII maupun pendirinya, yaitu SM Kartosuwiryo, sekarang kita tiba pada bagian yang menurut saya adalah bagian inti dari paper saya ini.
Kisah dari sumber yang pertama, tentulah sangat kita kenal. Selain itu dikarenakan adalah berita resmi dari pemerintah juga karena cerita tentang NII itu dijadikan masuk dalam kurikulum pelajaran sejarah dan tertulis di buku-buku pelajaran sejarah. Ya, cerita ini bersumber dari pemerintah, baik orde lama ataupun orde baru.
Dalam kisah garis besarnya, mereka mengatakan bahwa NII adalah sebuah gerakan pemberontak yang berpotensi menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia. Gerakan pemberontakan yang tidak terlalu jauh beda dengan pemberontakan Ratu Adil, dan bahkan PKI. Gerakan ini disebut sebagai gerakan terlarang dan sesat. Dan dari sumber dan sudut ini pun, cerita dan data tentang Kartosuwirto banyak yang dihilangkan, guna menjauhkan ingatan masyarakat terhadap Kartosuwiryo dan gerakannya.
Itulah beberapa hal penting dari sudut pandang yang pertama mengenai NII. Karena saya yakin pandangan ini sudah banyak kita ketahui. ( karena mungkin waktu SMA dulu kita harus menghapalnya untuk mendapat nilai 9 di rapot)
Lalu selanjutnya adalah sudut pandang yang kedua, yang berbeda 180 derajat dibanding sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua ini saya dapat dari buku Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Isalam Indonesia S.M. Kartosoewirjo, karangan dari Al Chaidar. Dan juga sebuah situs beralamatkan () .
Di situ, kisah tentang NII ternyata sangatlah berbeda dari sudut pandang yang pertama / pemerintah. Dalam pandangan mereka, NII adalah sebuah gerakan suci yang tidak hanya mementingkan nafsu dan impian serta ambisi dari SM Kartosuwiryo semata. Bahkan, disebutkan didalamnya bahwa gerakan NII yang dibentuk oleh SM Kartosuwiryo itu adalah sebuah gerakan yang menyelamatkan kedaulatan daripada NKRI dihadapan imperialis Belanda dan Dunia. Karena, pasca perjanjian renville pada tahun 1949 yang berakibat daerah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jogja dan sekitarnya – dan itupun masih dipersengketakan antara Belanda dan Indonesia- sehingga kekuasaan NKRI saat itu nyaris tidak ada dan hanya berbentuk negara-negara serikat saja, dimana saat itu Soekarno hanya bisa memerintahkan rakyat Indonesia untuk pindah dan mengungsi –walaupun dalam pidatonya, Soekarno mengatakan bahwa itu adalah ”hijrah”- NII dan Kartosuwiryo justru bertahan dan berusaha mempertahankan wilayah Jawa Barat. Kartosuwiryo bahkan menyebut Soekarno dan pengikutnya adalah pasukan liar yang kabur dari medan perang. –walaupun dalam lanjutannya, pindahnya Soekarno ke Jogjakarta adalah awal terbentuknya kampus UGM yang tercinta ini-. Dan dengan menggunakan metode hijrah milik Kartosuwiryo yang non cooperative terhadap Belanda, akhirnya NII diproklamasikan di bawah bendera ”Bismillahirrahmaanirrahiim”. Namun, dalam proklamasi itu, menurut mereka (para penulis blog, red) jika kita tidak memperhatikan rentetan sejarah yang terjadi, maka kita pasti akan menyangka bahwa NII adalah negara yang berdiri di dalam negara.
Namun sebenamya jika kita memahami sejarah secara benar dan adil, maka kedudukan Negara Islam Indonesia dan RI adalah negara dengan negara. Karena negara RI hanya tinggal wilayah Yogyakarta waktu itu, sementara Negara Islam Indonesia berada di Jawa Barat dan mengalami ekspansi (pemekaran) wilayah. Daerah Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia. Dan dukungan itu bukan hanya berupa pernyataan atau retorika belaka, tapi ikut bergabung secara revolusional. Barangkakali benar, bahwa Negara Islam Indonesia adalah satu-satunya gerakan rakyat yang disambut demikian meriah di beberapa daerah di indonesia.
Jadi, sangat jelas sekali bukan perbedaan antara dua sudut pandang itu? Bahkan, sudut pandang kedua mengatakan dengan lantang bahwa cerita mengenai NII yang dikeluarkan oleh pemerintah dan terdapat dalam buku-buku pelajaran sejarah yang kita pelajari adalah sebuah kebohongan publik. Sebuah bentuk kedzaliman dari pemerintah Orla dan Orba terhadap Kartosuwiryo.
Dan setelah kita mendengar dan membaca dua cerita, pendapat dan sudut pandang dari kedua sumber tadi, manakah yang paling benar? Sebenarnya, pertanyaan itu cukup sulit dijawab. Walaupun saya mengakui bahwa saya agak condong percaya pada sumber kedua, karena selain teori mereka yang cukup masuk akal di otak saya, namun saya tidak bisa mengatakan bahwa pendapat kedua adalah yang paling benar. Alasannya jelas, yang mengemukakan pendapat kedua adalah seorang masyarakat awam yang menampilkan pemikirannya di blog pribadi yang tentunya kebenarannya tidak dapt kita percaya begitu saja. Bandingkan dengan pemerintah, walaupun secara teori agak lemah, tapi mereka adalah orang yang berkuasa pada zaman itu. Mampu mendapat sumber dari manapun di negeri ini, dan walau bagaimanapun juga, mereka adalah founding father yang sah di negeri kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi, jika anda berharap mendapat jawaban tentang pendapat yang terbaik dari paper saya ini, saya dengan menyesal mengatakan tidak akan bisa. Itu adalah sebuah masalah negara yang cukup besar dan berpotensi menimbulkan polemik. Kapasitas saya yang ”hanya” seorang mahasiswa semester 1 jelas tidak mencukupi untuk menjawabnya. Saya sebenarnya bisa menjawabnya, namun pada akhirnya jawaban yang saya keluarkan hanyalah sebuah jawaban pribadi yang emosional dengan pemahaman yang dangkal, tidak cukup untuk referensi siapapun. Saya rasa.
• Pengaruh Kisah NII Bagi Politik dan Pemerintahan Indonesia Sekarang
Sepertinya sudah terlalu banyak kita membahas tentang perbedaan versi cerita tentang NII. Karena itu, dalam bagian ini saya tidak akan menyertakan sudut pandang yang kedua –yang membela NII- sebagai perhitungan. Alasannya jelas, sebagian masyarakat Indonesia hanya mengetahui sudut pandang yang pertama saja. Sehingga otomatis, hanya sudut pandang yang pertama saja yang bisa kita analisa pengaruhnya. Dan perlu diketahui, ini bukanlah pengaruh NII melainkan pengaruh kisah NII saja.
Menurut saya, secara garis besar NII sudah menimbulkan dua masalah besar pada politik di Indonesia. Dan mencakup dua ruang, yaitu politik antara islam dengan sekuler dan antara islam dengan islam. Yang semuanya memojokkan islam.
Yang pertama, antara islam dengan sekuler. Tentunya kita tahu, dengan begitu seringnya kita mendengar berita yang menjelek-jelekkan Kartosuwiryo dan NIInya seringkali dijadikan senjata oleh para kaum sekuler untuk melawan superioritas islam dalam jumlah pengikut. Dan yang lebih parah lagi, seringkali para partai islam sendiri juga menjadi merasa takut untuk mengibarkan panji-panji islamnya dengan lantang. Seringkali mereka alergi terhadap yang namanya negara dengan azaz islam. Salah satu partai berasas Islam yang lahir di era reformasi ini, malah tidak bisa menyembunyikan ketakutannya sekalipun dibungkus dalam retorika melalui slogan gagah: “Kita tidak memerlukan negara Islam. Yang penting adalah negara yang Islami”. Bahkan, dalam suatu pidato politik, presiden partai tersebut mengatakan: “Bagi kita tidak masalah, apakah pemimpin itu muslim atau bukan, yang penting dia mampu mengaplikasikan nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan”. Sebuah ketakutan yang memalukan saya rasa. Negara yang islami namun tidak islam? Bagaimana ada orang yang berpikir seperti itu. Ibaratnya adalah sifat alami yang tidak berasal dari alam. Jadi jelas, islam adalah syarat untuk menjadi islami.
Dan yang kedua, antara islam dengan islam lainnya. Ini sungguh sangat memilukan bagi saya. Bagaimana tidak? Sesama saudara muslim ternyata dapat terpecah belah hanya karena cerita ”mengerikan” tentang NII dan Kartosuwiryo yang begitu menakutkan. Sungguh sebuah ironi melihatnya.
Akan tetapi memang begitulah kenyataannya. Para umat islam di Indonesia yang sudah terpecah belah makin diperkuat oleh adanya kasus NII ini. Di masa akhir-akhir ini, bahkan semakin banyak tokoh-tokoh Islam yang menampakkan ketakutannya terhadap persoalan Negara Islam. Mantan Ketua Umum PBNU, K.H. Abdurrahman Wahid misalnya, secara terus terang bahkan mengatakan : “Musuh utama saya adalah Islam kanan, yaitu mereka yang menghendaki Indonesia berdasarkan Islam dan menginginkan berlakunya syari’at Islam”. (Republika, 22 September 1998, hal. 2 kolom 5). Selanjutnya ia katakan : “Kita akan menerapkan sekularisme, tanpa mengatakan hal itu sekularisme”. Wow, bukan main terkejutnya saya mendengar pernyataan dari Gusdur soal itu. Bagaimana dengan anda?
Jadi sudah sangat jelas bukan, bahwa cerita sejarah tentang NII yang kebanyakan diketahui oleh bangsa Indonesia jaman sekarang ini telah benar-benar merugikan kaum muslimin. Terutama di bidang politik dan pemerintahan.
• Bagaimana Kita Mensikapi NII
Dan akhirnya, kita sampai bagian yang lebih mirip dengan kesimpulan ini. Di sini saya akan memberikan sedikit anjuran dan saran untuk pembaca semua dari kacamata seorang anak mahasiswa muslim Indonesia. Bukan sekuler ataupun lajur kanan ekstrim. Tapi hanya orang awam yang mendapat sedikit keberuntungan untuk mendapat sudut pandang akademis saja.
Dan menurut saya, dalam mensikapi berita yang penuh polemik dan kontroversi seperti NII ini, kita harus selalu tenang. Kita analisa dengan otak kita bukan dengan emosi dan nafsu kita. Karena yang kritis seperti ini tidak dapat kita analisa dengan sekali waktu saja. Melainkan harus dengan penelitian dan pencarian. Jika analisa kita yan gpertama langsung kita jadikan pijakan maka sebenarnya analisa kita itu hanyalah hasil dari emosi sesaat. Karena itulah, kita harus merenung dan memikirkannya berulang kali sebelum mengambil kesimpulan akhir. Jadi kalau begitu analisa kita yang pertama itu hanyalah sampah yang tak berguna dan bau?? Menurut saya tidak juga, analisa kita yang pertama itu bisa kita jadikan hipotesis atau analisa sementara. Boleh kita percayai, namun tidak seratus persen.
Dan saya, setelah merenungkan dan memikirkan tentang permasalahan ini lalu membuat kesimpulan yang boleh anda terima maupun anda tolak.
Kesimpulan dan saran saya dalam permasalahan NII ini adalah bahwa sebenarnya NII untuk saat ini memang tidak mungkin untuk dijalankan di Indonesia. Saya mengatakan ini bukan karena saya adalah seorang sekuler, saya orang islam dan berharap suatu saat nanti akan tercipta negara Indonesia yang berasaskan islam, karena Indonesia memang sebagian besar warganya adalah orang islam. Tapi alasan saya lebih karena melihat kondisi masyarakat yang ada di Indonesia saat ini yang kebanyakan muslimnya hanya muslim KTP. (walaupun saya juga belum tentu tidak termasuk di dalamnya).
Saya mempunyai contoh konkritnya. Dulu SMA saya adalah SMA Al-Islam 1 Surakarta. Dan di situ ada satu peraturan yang menurut saya paling kontroversial di SMA itu, dan tak pernah luput dari bahan pembicaraan murid, guru, dan karyawan di sana. Peraturan itu adalah larangan bagi setiap pria di sekolah itu untuk memakai celana yang panjangnya melebihi mata kaki. Dasar bagi guru yang mengesahkan peraturan itu menjadi peraturan sekolah adalah hadist dari Rasulullah SAW yang memang melarang pria untuk memakai celana yang ”ngelembreh”. Dan ternyata, walaupun sudah disahkan menjadi peraturan sekolah, masih tetap saja ada banyak pria yang melanggarnya, bahkan di kalangan guru dan karyawan sendiri. Jadi bukankah ini bukti bahwa seluruh aturan islam masih sulit diterima oleh masyarakat Indonesia? Padahal itu hanyalah ruang lingkup yangkecil, yaitu sebuah SMA dengan peraturan yang ssederhana pula. Dan kita tahu bahwa Indonesia lebih luas daripada itu dan peraturan islam juga lebih banyak daripada itu.

Tapi perlu diingat oleh pembaca sekalian. Bahwa apa yang dikatakan tidak mungkin oleh manusia rendah lagi bodoh seperti saya itu bisa jadi sangat mungkin dihadapan Allah SWT.
Demikian paper yang dapat saya buat mengenai NII, sejarah, dan pengaruhnya. Semoga bermanfaat.

source : http://agfian.wordpress.com

SEJARAH LAHIRNYA PKI DI INDONESIA

Latar belakang sejarah
Sebelum Revolusi Indonesia

1. Gerakan Awal PKI

Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda[1]

Pada Oktober 101 SM ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka). Editornya adalahAdolf Baars.

Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.

Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, "Soeara Merdeka".

Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun.

ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia.

2. Pembentukan Partai Komunis

Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai.

PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.

Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

3. Pemberontakan 1926

Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua [2]. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.

Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3].

4. Peristiwa Madiun 1948

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Peristiwa Madiun

Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta.

Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.

Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat.

Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur.T ujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirmanmemerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

5. Bangkit kembali

Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman,Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959 [4]

Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan danJakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.

6. Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Konstituante.

Perlawanan terhadap kontrol Belanda atas Papua bagian barat merupakan masalah yang seringkali diangkat oleh PKI selama tahun 1950-an.

Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di kota-kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang [5].

Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan parakapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.

Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro Amerika Serikat di kalangan militer dan politik sayap kanan. Para pemberontak, yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentukPemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Pemberontakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.

Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.

Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakjat memuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno.

Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya.

Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia(HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia.

Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulanApril 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Kebanyakan dari satuan-satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan di Kalimantan.

Pada Januari 1964, PKI mulai menyita hak milik perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia.

Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan "tentaranya".

7. Gerakan 30 September

Alasan mencetuskan G30S difokuskan pada melawan apa yang disebut „rencana Dewan Jenderal hendak melakukan coup d‘etat terhadap Presiden Sukarno“.[April 2010] Bukan mustahil bahwa kebijaksanaan untuk tidak membubarkan HMI seperti yang dituntut oleh CGMI, juga dianggap sebagai satu rangkaian dari rencana keberhasilan „Dewan Jenderal“, padahal sikap itu sangat jelas adalah sikap Bung Karno dan Kabinet

Memang PKI sudah dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang G30S, makin agresif dalam sikap dan tindakannya. Meski pun tidak langsung menyerang Bung Karno, tapi serangan yang sangat kasar misalnya terhadap apa yang disebut „kapitalis birokrat“[April 2010] terutama yang bercokol di perusahaan-perusahaan negara, pelaksanaan UU Pokok Agraria yang tidak menepati waktunya sehingga melahirkan „Aksi Sepihak“ dan istilah ;, „7 setan desa“[April 2010], serta serangan-serangan terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dianggap hanya bertitik berat kepada „kepemimpinan“-nya dan mengabaikan „demokrasi“-nya[April 2010], adalah pertanda meningkatnya rasa superioritas PKI[April 2010], sesuai dengan statementnya yang menganggap bahwa secara politik, PKI merasa telah berdominasi.[April 2010] Dilupakannya bahwa seumpama benar dibidang politik partai ini sudah berdominasi, tapi dalam kenyataan sama sekali tidak berhegemoni, sehingga anggapan berdominasi, tidak lebih dari satu ilusi.[April 2010]

Ada pun Gerakan 30 September 1965, secara politik dikendalikan oleh sebuah Dewan Militer yang diketuai oleh D.N. Aidit dengan wakilnya Kamaruzzaman (Syam), bermarkas di rumah sersan (U) Suyatno di komplek perumahan AURI, di Pangkalan Udara Halim. Sedang operasi militer dipimpin oleh kolonel A. Latief sebagai komandan SENKO (Sentral Komando) yang bermarkas di Pangkalan Udara Halim dengan kegiatan operasi dikendalikan dari gedung PENAS (Pemetaan Nasional), yang juga instansi AURI dan dari Tugu MONAS (Monumen Nasional). Sedang pimpinan gerakan, adalah letkol. Untung Samsuri.

Menurut keterangan, sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer PKI mengambil alih semua wewenang Politbiro, sehingga instruksi politik yang dianggap sah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi setelah nampak bahwa gerakan akan mengalami kegagalan, karena mekanisme pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dewan ini tidak berfungsi lagi. Apa yang dikerjakan ialah bagaimana mencari jalan menyelamatkan diri masing-masing. Aidit dengan bantuan AURI, terbang ke Yogyakarta, sedang Syam segera menghilang dan tak bisa ditemui oleh teman-temannya yang memerlukan instruksi mengenai gerakan selanjutnya.

Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa.

Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Hsinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.[April 2010]

Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa in factum. Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan effek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.

Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatan untuk menelaah bagian-bagian sejarah –khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965 dan PKI– yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran. Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh para sejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernah terlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisan versi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandung unsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi baru dalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kali ini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan.

Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama lain dengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa-peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965 –suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat diculik dan dibunuh– sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usaha merebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkan sejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, ada dokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungan kekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebih diperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke waktu, untuk lebih mendekati kebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwa dalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konflik sosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadi malapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengan anggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah. Ekses telah dibalas dengan ekses, gejala diperangi dengan gejala.

Tidak perlu harus menjadi komunis lebih dulu untuk mengakui sesuatu yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Akan tetapi tentu adalah keliru bila menggunakan terminologi nilai-nilai kemanusiaan untuk memberikan pembenaran atas suatu peristiwa politik yang melibatkan PKI sebagai pelaku politik

Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh PKI kini disebut dengan peristiwa G30S/PKI. Dimana peristiwa tersebut telah cukup menggambaran penculikan dan pembunuhan terencana yang dipublikasikan dilakukan oleh PKI terhadap sejumlah jenderal TNI AD yang kemudian di buang ke sumur tua di daerah Lubang Buaya. Dan gagalnya upaya PKI untuk menggulingkan Ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia untuk kemudian di ganti dengan Ideologi Komunis, pada masa pemerintahan presiden Soeharto telah dikenal dengan peringatan hari kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober oleh seluruh rakyat indonesia dengan mengkibaran bendera setengah tiang. Namun kini berbagai pertanyaan tentang siapa perencana gerakan 30 September masih berkumandang.

A. Gerakan Wanita Indonesia

Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, namun sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme.

Gerwani dianggap oleh Orde Baru sebagai salah satu organisasi yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September, dan dalam filmPengkhianatan G 30 S/PKI karya Arifin C Noer digambarkan menyiksa jendral-jendral yang ditangkap sebelum mereka dibunuh di Lubang Buaya. Selain itu juga digambarkan adegan-adegan di mana anggota-anggota Gerwani menari telanjang, memotong alat kelamin tawanan mereka dan melakukan perbuatan amoral lainnya. Sebagian besar ahli sejarah sepakat bahwa tuduhan-tuduhan ini palsu.

Setelah Soeharto menjadi presiden, Gerwani dilarang keberadaannya dan banyak anggotanya diperkosa dan dibunuh, seperti halnya banyak orang lain yang dicurigai sebagai anggota PKI.

B. Angkatan Kelima

Angkatan Kelima adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan Partai Komunis Indonesia PKI. Angkatan Kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai.

Latar Belakang dan Perkembangannya

Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI sekarang TNI) secara resmi pada saat Demokrasi Terpimpin terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian. Pada saat itu, masing-masing unsur merupakan Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Besar Revolusi. Sekalipun ada Panglima Angkatan Bersenjata atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Koordinator bidang Hankam, sifatnya hanyalah berurusan dengan administrasi tidak memegang komando. Keberadaan Angkatan Kepolisian, yang dijadikan unsur Hankam, masih berlanjut hingga pada tahun 1999, ketika akhirnya Kepolisian dilepas dari unsur Hankam. Demikian pula ketika masa revolusi kemerdekaan, Kepolisian dibawah Departemen Dalam Negeri.

Pada masa Demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia merupakan partai besar Indonesia paska Pemilu 1955, merupakan unsur dalam konsep Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis). Dengan situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari Presiden Soekarno serta banyaknya Konflik seperti Irian Barat (Trikora) dan Ganyang Malaysia (Dwikora) yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah/Presiden untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai.

Hal ini menimbulkan kegusaran dikalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari Rusia maupun RRC. Oleh karena itu itu, pimpinan Angkatan Darat menolak usulan itu.

Pada saat situasi pra G30S, terjadi konflik tertutup yang cukup panas antara Angkatan Darat dan PKI terutama untuk mengantisipasi kepemimpinan nasional paska Presiden Soekarno. Belakangan disebutkan oleh sebagian kalangan bahwa dalam konflik terutama Dwikora, Angkatan Darat dianggap tidak sungguh sungguh dalam melakukan operasi militer dibandingkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sehingga memancing PKI untuk membentuk unsur ini sebagai bantuan sukarelawan.

PKI sendiri melatih berbagai unsur-unsur ormasnya dalam bentuk latihan militer meski ada sebagian menyebutkan bahwa latihan yang diikuti unsur-unsur PKI sebenarnya adalah latihan resmi untuk sukarelawan baik dari kalangan Nasionalis maupun Agama. Namun berbagai kesaksian dari para tahanan politik menyebutkan bahwa latihan itu justru lebih banyak diikuti oleh unsur Komunis seperti Pemuda Rakyatdan Gerwani dibandingkan unsur-unsur lain. Sehingga banyak kesaksian dari para tahanan politik terutama mantan petinggi militer yang menjadi tahanan politik yang mengatakan bahwa panyak perwira-perwira menengah yang kemudian tersangkut dalam G30S yang dituduh melatih unsur unsur komunis mengatakan bahwa latihan itu adalah latihan sukarelawan untuk dwikora yang sifatnya resmi.

Dalam latihan bagi sukarelawan tersebut, para saksi terutama dari Angkatan Udara juga mengatakan keheranannya bahwa latihan ini mirip latihan tentara merah Tiongkok Komunis, terutama ketika defile baris-berbaris meski dijawab untuk sebagai unsur kepantasan (kegagahan) saja.

Akhirnya muncul kasus penyelundupan senjata ilegal dari RRC atau Tiongkok komunis yang dituduhkan dikemudian hari, terutama paska peristiwa Gerakan 30 September yang gagal, yang dituduhkan sebagai usaha PKI untuk membentuk angkatan kelima dengan bantuan RRC. Namun kasus ini, yang disebut-sebut pada masa Orde Baru adalah benar-benar adanya, setelah reformasi 1998, menjadi bagian yang dipertanyakan atau merupakan unsur dari sekian unsur sejarah Indonesia yang masih gelap.

Akhir dari Angkatan Kelima

Setelah peristiwa Gerakan 30 September yang kemudian dipatahkan atau gagal. Praktis Angkatan Kelima ini lenyap. Angkatan Darat denganSupersemar akhirnya membubarkan PKI dan ormas-ormasnya terutama diantaranya dari Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia dan SOBSI yang dituduhkan merupakan unsur Angkatan Kelima serta mengadakan penagkapan-penangkapan yang pada paska reformasi 1998 dikatakan sebagai "pembersihan". Selain dari unsur PKI, pemerintahan saat itu, paska Supersemar yang dipegang oleh Mayor JenderalSoeharto juga menahan para perwira militer yang dikatakan terlibat dalam Gerakan 30 September dan melatih "Angkatan Kelima" yang kemudian justru dialamatkan pada Angkatan Udara, yang memang dianggap aktif mendukung kebijakan Presiden Soekarno.

Sebagian Sukarelawan yang sudah dikirimkan ke Kalimantan dalam konflik Dwikora, akhirnya juga dilucuti. Dalam kasus ini muncullah istilahParaku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara) yang disebut sebut ditumpas oleh Militer Republik Indonesia dan Militer Malaysia karena melakukan perlawanan.

Sumber: http://apirevolusi.blogspot.com/2010/12/sejarah-lahirnya-pki-di-indonesia.html